UU Rumah Sakit

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap

orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus

diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

b.

bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik

tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan

ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi,

dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang

harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang

lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar

terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

c.

bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan

jangkauan pelayanan Rumah Sakit serta

pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam

memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur

Rumah Sakit dengan Undang-Undang;

d.

bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum

cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum

dalam penyelenggaraan rumah sakit sebagai

institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d serta untuk memberikan kepastian hukum

bagi masyarakat dan Rumah Sakit, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Rumah Sakit;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal

34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat

darurat.

2. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang

membutuhkan tindakan medis segera guna

penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan

lebih lanjut.

3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan

kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif,

dan rehabilitatif.

4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan

konsultasi masalah kesehatannya untuk

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,

baik secara langsung maupun tidak langsung di

Rumah Sakit.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan

didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan

profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan

anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan

keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

a. mempermudah akses masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan;

b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan

pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan

sumber daya manusia di rumah sakit;

c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar

pelayanan rumah sakit; dan

d. memberikan kepastian hukum kepada pasien,

masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit,

dan Rumah Sakit.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan

pemulihan kesehatan sesuai dengan standar

pelayanan rumah sakit;

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

perorangan melalui pelayanan kesehatan yang

paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai

kebutuhan medis;

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber

daya manusia dalam rangka peningkatan

kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

dan

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta

penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka

peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang

kesehatan;

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung

jawab untuk :

a. menyediakan Rumah Sakit berdasarkan

kebutuhan masyarakat;

b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak

mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. membina dan mengawasi penyelenggaraan

Rumah Sakit;

d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit

agar dapat memberikan pelayanan kesehatan

secara profesional dan bertanggung jawab;

e. memberikan perlindungan kepada masyarakat

pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam

pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis

pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;

g. menyediakan informasi kesehatan yang

dibutuhkan oleh masyarakat;

h. menjamin pembiayaan pelayanan

kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat

bencana dan kejadian luar biasa;

i. menyediakan sumber daya manusia yang

dibutuhkan; dan

j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat

kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

BAB V

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi,

bangunan, prasarana, sumber daya manusia,

kefarmasian, dan peralatan.

(2) Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, atau swasta.

(3) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari

Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi

tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan

pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan

Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus

berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya

hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 8

(1) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan

mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan

tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian

kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah

Sakit.

(2) Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya

Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata

Ruang Kawasan Perkotaan dan/atau Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan.

(4) Hasil kajian kebutuhan penyelenggaraan Rumah

Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didasarkan pada studi kelayakan dengan

menggunakan prinsip pemerataan pelayanan,

efisiensi dan efektivitas, serta demografi.

Bagian Ketiga

Bangunan

Pasal 9

Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi :

a. persyaratan administratif dan persyaratan teknis

bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai

dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam

pemberian pelayanan serta perlindungan dan

keselamatan bagi semua orang termasuk

penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia

lanjut.

Pasal 10

(1) Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 harus dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang

paripurna, pendidikan dan pelatihan, serta

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan.

(2) Bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit terdiri atas ruang:

a. rawat jalan;

b. ruang rawat inap;

c. ruang gawat darurat;

d. ruang operasi;

e. ruang tenaga kesehatan;

f. ruang radiologi;

g. ruang laboratorium;

h. ruang sterilisasi;

i. ruang farmasi;

j. ruang pendidikan dan latihan;

k. ruang kantor dan administrasi;

l. ruang ibadah, ruang tunggu;

m. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat

rumah sakit;

n. ruang menyusui;

o. ruang mekanik;

p. ruang dapur;

q. laundry;

r. kamar jenazah;

s. taman;

t. pengolahan sampah; dan

u. pelataran parkir yang mencukupi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Keempat

Prasarana

Pasal 11

(1) Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) dapat meliputi:

a. instalasi air;

b. instalasi mekanikal dan elektrikal;

c. instalasi gas medik;

d. instalasi uap;

e. instalasi pengelolaan limbah;

f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat

terjadi keadaan darurat;

h. instalasi tata udara;

i. sistem informasi dan komunikasi; dan

j. ambulan.

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi standar pelayanan, keamanan,

serta keselamatan dan kesehatan kerja

penyelenggaraan Rumah Sakit

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi

dengan baik.

(4) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah

Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi

di bidangnya.

(5) Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana Rumah

Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan

berkesinambungan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Kelima

Sumber Daya Manusia

Pasal 12

(1) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit

harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga

medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan,

tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah

Sakit, dan tenaga nonkesehatan.

(2) Jumlah dan jenis sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai

dengan jenis dan klasifikasi Rumah Sakit.

(3) Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang

melakukan praktik atau pekerjaan dalam

penyelenggaraan Rumah Sakit.

(4) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak

tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan.

Pasal 13

(1) Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di

Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah

Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah

Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur

operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati

hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

(4) Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga

kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan

pelayanan.

(2) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan

alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta

ketersediaan tenaga kesehatan setempat.

(3) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang telah

memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin

Praktik

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan

tenaga kesehatan asing pada ayat (1) ayat (2) dan

ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Kefarmasian

Pasal 15

(1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan

sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu,

bermanfaat, aman dan terjangkau.

(2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus

mengikuti standar pelayanan kefarmasian.

(3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan

bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan

oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.

(4) Besaran harga perbekalan farmasi pada instalasi

farmasi Rumah Sakit harus wajar dan berpatokan

kepada harga patokan yang ditetapkan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan

kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Peralatan

Pasal 16

(1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan

nonmedis harus memenuhi standar pelayanan,

persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik

pakai.

(2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala

oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau

institusi pengujian fasilitas kesehatan yang

berwenang.

(3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus

memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh

lembaga yang berwenang.

(4) Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di

Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan

indikasi medis pasien.

(5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah

Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai

kompetensi di bidangnya.

(6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan

dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan

(7) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi

peralatan medis, standar yang berkaitan dengan

keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,

dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut

atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit..

BAB VI

JENIS DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 18

Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan

dan pengelolaannya.

Pasal 19

(1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan,

Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit

Umum dan Rumah Sakit Khusus.

(2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada

semua bidang dan jenis penyakit.

(3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu

bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan

disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit,

atau kekhususan lainnya.

Pasal 20

(1) Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat

dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah

Sakit privat.

(2) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.

(3) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan

Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan

pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan

Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit

privat.

Pasal 21

Rumah Sakit privat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan

tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau

Persero.

Pasal 22

(1) Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit

pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan

standar rumah sakit pendidikan.

(2) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah

berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi

urusan pendidikan.

Pasal 23

(1) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 merupakan Rumah Sakit yang

menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara

terpadu dalam bidang pendidikan profesi

kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan,

dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.

(2) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan

dapat dibentuk Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit

pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 24

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan

secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit

umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan

berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan

Rumah Sakit.

(2) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rumah Sakit umum kelas A;

b. Rumah Sakit umum kelas B

c. Rumah Sakit umum kelas C;

d. Rumah Sakit umum kelas D.

(3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Rumah Sakit khusus kelas A;

b. Rumah Sakit khusus kelas B;

c. Rumah Sakit khusus kelas C.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 25

(1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki

izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

izin mendirikan dan izin operasional.

(3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.

(4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi

persyaratan.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

Pasal 26

(1) Izin Rumah Sakit kelas A dan Rumah Sakit

penanaman modal asing atau penanaman modal

dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah

mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang

berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah

Daerah Provinsi.

(2) Izin Rumah Sakit penanaman modal asing atau

penanaman modal dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat

rekomendasi dari instansi yang melaksanakan

urusan penanaman modal asing atau penanaman

modal dalam negeri.

(3) Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi

dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan

pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah

mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang

di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika:

a. habis masa berlakunya;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;

c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan; dan/atau

d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan

hukum.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 29

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :

a. memberikan informasi yang benar tentang

pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;

b. memberi pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan

mengutamakan kepentingan pasien sesuai

dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada

pasien sesuai dengan kemampuan

pelayanannya;

d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan

kesehatan pada bencana, sesuai dengan

kemampuan pelayanannya;

e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi

masyarakat tidak mampu atau miskin;

f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan

memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak

mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa

uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban

bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti

sosial bagi misi kemanusiaan;

g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar

mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

sebagai acuan dalam melayani pasien;

h. menyelenggarakan rekam medis;

i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang

layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang

tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita

menyusui, anak-anak, lanjut usia;

j. melaksanakan sistem rujukan;

k. menolak keinginan pasien yang

bertentangan dengan standar profesi dan etika

serta peraturan perundang-undangan;

l. memberikan informasi yang benar, jelas dan

jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;

m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

n. melaksanakan etika Rumah Sakit;

o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan

penanggulangan bencana;

p. melaksanakan program pemerintah di bidang

kesehatan baik secara regional maupun

nasional;

q. membuat daftar tenaga medis yang

melakukan praktik kedokteran atau kedokteran

gigi dan tenaga kesehatan lainnya;

r. menyusun dan melaksanakan peraturan

internal Rumah Sakit (hospital by laws);

s. melindungi dan memberikan bantuan hukum

bagi semua petugas Rumah Sakit dalam

melaksanakan tugas; dan

t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah

sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

(2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenakan sanksi admisnistratif

berupa:

a. teguran;

b. teguran tertulis; atau

c. denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Hak Rumah Sakit

Pasal 30

(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:

a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi

sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi

Rumah Sakit;

b. menerima imbalan jasa pelayanan serta

menentukan remunerasi, insentif, dan

penghargaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam

rangka mengembangkan pelayanan;

d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

f. mendapatkan perlindungan hukum dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan;

g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada di

Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit

publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan

sebagai Rumah Sakit pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi layanan

kesehatan sebagaimana dmaksud pada ayat (1)

huruf g diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak

sebagaimana dmaksud pada ayat (1) huruf h diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pasien

Pasal 31

(1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap

Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien

diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Hak Pasien

Pasal 32

Setiap pasien mempunyai hak:

a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan

peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban

pasien;

c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur,

dan tanpa diskriminasi;

d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional;

e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien

sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan

materi;

f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan

yang didapatkan;

g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan

keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah

Sakit;

h. meminta konsultasi tentang penyakit yang

dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai

Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di

luar Rumah Sakit;

i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit

yang diderita termasuk data-data medisnya;

j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan

tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis,

alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang

mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan

yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

k. memberikan persetujuan atau menolak atas

tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga

kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

m. menjalankan ibadah sesuai agama atau

kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak

mengganggu pasien lainnya;

n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya

selama dalam perawatan di Rumah Sakit;

o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas

perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak

sesuai dengan agama dan kepercayaan yang

dianutnya;

q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit

apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan

yang tidak sesuai dengan standar baik secara

perdata ataupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak

sesuai dengan standar pelayanan melalui media

cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pengorganisasian

Pasal 33

(1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi

yang efektif, efisien, dan akuntabel.

(2) Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas

Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit,

unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur

penunjang medis, komite medis, satuan

pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan

keuangan.

Pasal 34

(1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis

yang mempunyai kemampuan dan keahlian di

bidang perumahsakitan.

(2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai

pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia.

(3) Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap

menjadi kepala Rumah Sakit.

Pasal 35

Pedoman organisasi Rumah Sakit ditetapkan dengan

Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Pengelolaan Klinik

Pasal 36

Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola

Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 37

(1) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di

Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien

atau keluarganya.

(2) Ketentuan mengenai persetujuan tindakan

kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia

kedokteran.

(2) Rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dibuka untuk kepentingan

kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan

aparat penegak hukum dalam rangka penegakan

hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus

dilakukan audit.

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa audit kinerja dan audit medis.

(3) Audit kinerja dan audit medis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara

internal dan eksternal.

(4) Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilakukan oleh tenaga pengawas.

(5) Pelaksanaan audit medis berpedoman pada

ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 40

(1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara

berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga

independen baik dari dalam maupun dari luar negeri

berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.

(3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi Rumah

Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Jejaring dan Sistem Rujukan

Pasal 41

(1) Pemerintah dan asosiasi Rumah Sakit

membentuk jejaring dalam rangka peningkatan

pelayanan kesehatan.

(2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi informasi, sarana prasarana, pelayanan,

rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan tenaga.

Pasal 42

(1) Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan

kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan

tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal

maupun horizontal, maupun struktural dan

fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah

penyakit atau permasalahan kesehatan.

(2) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban merujuk

pasien yang memerlukan pelayanan di luar

kemampuan pelayanan rumah sakit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Keselamatan Pasien

Pasal 43

(1) Rumah Sakit wajib menerapkan standar

keselamatan pasien.

(2) Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan

insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan

masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian

yang tidak diharapkan.

(3) Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang

membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan

oleh Menteri.

(4) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibuat secara anonim dan

ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka

meningkatkan keselamatan pasien.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar

keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Keenam

Perlindungan Hukum Rumah Sakit

Pasal 44

(1) Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan

segala informasi kepada publik yang berkaitan

dengan rahasia kedokteran.

(2) Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah

Sakit dan menginformasikannya melalui media

massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia

kedokterannya kepada umum.

(3) Penginformasian kepada media massa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan

kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan

rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah

Sakit.

Pasal 45

(1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum

apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau

menghentikan pengobatan yang dapat berakibat

kematian pasien setelah adanya penjelasan medis

yang komprehensif.

(2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam

melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan

nyawa manusia.

Bagian Ketujuh

Tanggung jawab Hukum

Pasal 46

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum

terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di

Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan

Bentuk

Pasal 47

(1) Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit

statis, Rumah Sakit bergerak, dan Rumah Sakit

lapangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata

cara penyelenggaraan Rumah Sakit bergerak dan

Rumah Sakit lapangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 48

(1) Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari

penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah,

subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah Daerah,

subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi atau

bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

(1) Menteri menetapkan pola tarif nasional.

(2) Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya

satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan

kondisi regional.

(3) Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal

berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang berlaku untuk rumah

sakit di Provinsi yang bersangkutan.

(4) Penetapan besaran tarif rumah sakit harus

berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pagu tarif maksimal

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 50

(1) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola

Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

(3) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah

sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan

memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

Pasal 51

Pendapatan Rumah Sakit publik yang dikelola

Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan

seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional

Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan

negara atau Pemerintah Daerah.

BAB XI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

(1) Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan

dan pelaporan tentang semua kegiatan

penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem

Informasi Manajemen Rumah Sakit.

(2) Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah

atau penyakit tertentu lainnya yang dapat

menimbulkan wabah, dan pasien penderita

ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan

terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas

pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit

dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi

perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan

lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diarahkan untuk :

a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan

yang terjangkau oleh masyarakat;

b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

c. keselamatan pasien ;

d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan

e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah

Sakit.

(3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah

dan Pemerintah Daerah mengangkat tenaga

pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.

(4) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) melaksanakan pengawasan yang bersifat

teknis medis dan teknis perumahsakitan.

(5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat

mengambil tindakan administratif berupa:

a. teguran;

b. teguran tertulis; dan/atau

c. denda dan pencabutan izin.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Pembinaan dan pengawasan nonteknis

perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat

dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

(2) Pembinaan dan pengawasan secara internal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Dewan Pengawas Rumah Sakit.

(3) Pembinaan dan pengawasan secara eksternal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Rumah Sakit

Pasal 56

(1) Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan

Pengawas Rumah Sakit.

(2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit

nonstruktural yang bersifat independen dan

bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

(3) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri

dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi,

asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.

(4) Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit

berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu)

orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang

anggota.

(5) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan

rencana strategis;

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana

anggaran;

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan

kendali biaya;

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban

pasien;

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban

Rumah Sakit; dan

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah

Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-

undangan;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas

Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Ketiga

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia

Pasal 57

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang

ditetapkan oleh Menteri.

(2) Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia

bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia merupakan

unit nonstruktural di Kementerian yang bertanggung

jawab dibidang kesehatan dan dalam menjalankan

tugasnya bersifat independen.

(4) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit

Indonesia berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri

dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4

(empat) orang anggota.

(5) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit

Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi

profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh

masyarakat.

(6) Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dalam

melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat yang

dipimpin oleh seorang sekretaris.

(7) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan

Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan

kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 58

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertugas:

a. membuat pedoman tentang pengawasan Rumah

Sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah

Sakit Provinsi;

b. membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi

yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas

Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah

Sakit Provinsi; dan

c. Melakukan analisis hasil pengawasan dan

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan

pembinaan.

Pasal 59

(1) Badan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk di

tingkat provinsi oleh Gubernur dan bertanggung

jawab kepada Gubernur.

(2) Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi merupakan

unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi

dan dalam menjalankan tugasnya bersifat

independen.

(3) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi

terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi,

asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.

(4) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi

berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu)

orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang

anggota.

(5) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan

Pengawas Rumah Sakit Provinsi dibebankan kepada

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 60

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) bertugas :

a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien

di wilayahnya;

b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah

Sakit di wilayahnya;

c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika

profesi, dan peraturan perundang-undangan;

d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

e. melakukan analisis hasil pengawasan dan

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah

Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan;

dan

f. menerima pengaduan dan melakukan upaya

penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas

Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah

Sakit Provinsi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan

Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak

Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Pasal 63

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali

dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau

b. pencabutan status badan hukum.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua

Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan

dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-

Undang ini, paling lambat dalam jangka waktu

2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini

diundangkan.

(2) Pada saat undang-undang ini berlaku, Izin

penyelenggaraan Rumah Sakit yang telah ada tetap

berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini berlaku

semua peraturan perundang-undangan yang mengatur

Rumah Sakit tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 66

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan